Pengertian
dan Dasar Hukum
Hukum
Pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jinayah atau jarimah. Jinayah dalam istilah hukum sering
disebut dengan delik atau tindak pidana. Jinayah
merupakan bentuk verbal noun (mashdar)
dari kata jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah,
sedangkan jinayah diartikan perbuatan
dosa atau perbuatan salah.
Secara
terminologi kata jinayah mempunyai
beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qodir Awdah bahwa jinayah adalah perbuatan yang dilarang
oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.
Menurut
A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya
pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqoha’, perkataan jinayah berarti
perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’. Meskipun demikian, pada umumnya
fuqoha’ menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang
mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya.
Selain itu, terdapat fuqoha’ yang
membatasi istilah jinayah kepada
perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishash, tidak
temasuk perbuatan yang diancam dengan ta’zir.
Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah
adalah jarimah, yaitu larangan-larangan
syara’ yang diancam Allah dengan hukuman had
atau ta’zir.
Sebagian
fuqoha menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang yang
berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain
sebagainya. Dengan demikian istilah fiqh jinayah
sama dengan hukum pidana. Dengan kata lain jinayah
atau jarimah adalah tindak pidana
dalam ajaran Islam, yaitu bentuk-bentuk perbuatan jahat yang berkaitan dengan
jiwa manusia atau anggota tubuh (pembunuhan dan perlukaan).
Jinayah dibagi
dalam 3 (tiga) aspek yaitu:
Jaraimul Qishash,
adalah kejahatan yang dapat dikenai hukuman qishash
atau diyat. Qishash artinya balasan yang sepadan, yaitu hukuman yang dijatuhkan
kepada pelaku seperti perbuatan yang telah dilakukannya kepada korban. Misalnya
hukuman bagi pembunuh diqishash dengan cara dibunuh, hukuman bagi pelaku yang
melukai yang menyebabkan orang lain cacat diqishash seperti perbuatannya
(misalnya : qishash mata dengan mata,
tangan dengan tangan, dan seterusnya.
Qishash diatur
dalam Al Quran antara lain:
QS.
Al Baqarah, 2:178
“Hai
orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang yang
dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan
wanita. Maka barangsiapa yang mendapatkan pemaafan dari saudaranya, hendaklah
(yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi
maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).
Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.
Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksaan yang pedih”.
QS.
Al Maidah, 5:45:
“Dan
kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa
(dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan
telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya. Barangsiapa yang
melepaskan (hak qishash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa
baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan
Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim ”.
Sedangkan
diyat adalah ganti rugi akibat dari
suatu perbuatan pidana (jinayah).
Misalnya, orang yang membunuh dengan tidak sengaja dihukum dengan diyat berupa memerdekakan hamba sahaya
dan membayar 100 ekor unta kepada keluarga korban.
Diyat
diatur dalam QS. An-Nisa, 4:92
yaitu:
“…………..
dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaknya) ia
memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang
diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), ….
2.
Jaraimul Had, adalah kejahatan
yang dikenai had atau hudud.
3.
Jaraimul Ta’zir, adalah
kejahatan yang dapat dikenai ta’zir.
Jenis dan hukumannya sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa
(keputusan hakim) demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur
akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Dalam penetapannya prinsip utama yang
mejadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap
anggota masyarakat dari kemudhorotan (bahaya), serta penegakannya harus sesuai
dengan prinsip syar’i. Misalnya ta’zir
atas maksiat, kemaslahatan umum, pelanggaran terhadap lingkungan hidup,
pelanggaran lalu lintas, dan lain-lain.
Macam-Macam
Tindak Pidana
1.
Tindak pidana yang dapat dikenai Qishash
atau Diyat (Jarimah Qishash/ Jaraimul
Qishash)
2.
Keadilan dalam melaksanakan Had.
Penjelasannya
adalah sebagai berikut:
1.
Tindak pidana yang dapat dikenai Qishash
atau Diyat (Jarimah Qishash/ Jaraimul
Qishash)
Tindak
pidana yang termasuk dalam jinayah dan dapat dikenai qishash atau diyat adalah
pembunuhan.
Definisi pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang
lain.
Pembunuhan
yang termasuk tindak pidana ada 3 (tiga) macam, yaitu:
1.
Pembunuhan dengan sengaja.
Pembunuhan
yang disengaja adalah pembunuhan yang diniatkan atau direncanakan dengan
menggunakan alat atau cara yang dapat menyebabkan orang lain terbunuh.
Pembunuhan yang disengaja merupakan perbuatan yang diharamkan dan pelakunya
memikul dosa besar (kabair), sebagaimana firman Allah:
“Dan
janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan
dengan suatu (alasan) yang benar. Dna barangsiapa dibunuh secara zalim, maka
sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi
janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah
orang yang mendapat pertolongan.” (QS. Al-Israa:33)
Hukuman
bagi pelakunya adalah setinggi-tingginya diqishash yaitu dibunuh. Namun
apabuila keluarga (ahli waris) korban memaafkan, pembunuh diharuskan membayar
diyat senilai 100 (seratus) ekor unta secara tunai, sebagaimana sabda Nabi:
“Barangsiapa
yang membunuh dengan sengaja, maka ia diserahkan kepada keluarga terbunuh.
Apabila mereka menghendaki, maka membunuhnya, dan apabila mereka menghendaki
ambillah diyat, yaitu tigapuluh ekor unta hiqqah, tigapukuh ekor unta jadzaah,
dan empatpuluh ekor unta khalafah. Hasil perdamaian itu untuk mereka (ahli
waris). Demikian itu untuk menakutkan terhadap pembunuhan.(HR. Tirmidzi)
Syekh
Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan, “Pembunuhan dengan
sengaja, berhubungan dengan tiga hak, yaitu:
- Hak Allah, dan ini akan
terhapus dengan tobat.
- Hak auliya` al-maqtul, dan ini
gugur dengan menyerahkan diri kepada mereka.
- Hak al-maqtul (korban). Ini
tidak gugur, karena korban telah mati dan hilang. Namun, apakah kebaikan
pembunuh akan diambil (di akhirat) atau Allah Subhanahu wa Ta’ala,
dengan keutamaan dan kemurahan-Nya akan menanggungnya? Yang benar adalah,
Allah dengan keutamaannya akan bertanggung jawab, apabila si pembunuh
tersebut jelas kebenaran dan kejujuran tobatnya.”
Pendapat
ini pun dikuatkan oleh Ibnu al-Qayyim dalam penuturan beliau, “Yang benar
adalah, bahwa pembunuhan berhubungan dengan tiga hak: hal Allah, hak korban
(al-maqtul), serta hak keluarga dan kerabat korban (auliya` al-maqtul)”
Apabila
pembunuh telah menyerahkan diri dengan suka rela, dengan menyesalinya dan takut
kepada Allah, serta bertobat dengan tobat nashuha,
maka hak Allah Subhanahu wa Ta’ala
gugur dengan tobat si pembunuh, dan hak auliya`
al-maqtul gugur dengan menunaikan qishash
secara sempurna, dengan jalan perdamaian, atau dimaafkan.
Akan
tetapi, masih tersisa hak korban. Allah yang akan menggantinya di hari kiamat
dari hamba-Nya yang bertobat, dan Allah pun memperbaiki hubungan keduanya.
Hukuman
qishash bagi pelaku kejahatan
pembunuhan merupakan hukuman yang layak dijatuhkan kepada pelaku. Nyawa manusia
adalah milik Allah dan pemeliharaan terhadap nyawa adalah kewajiban manusia.
Hukum
qishash adalah alat untuk melindungi
nyawa manusia dari kematian yang tidak dikehendaki-Nya, sebagaimana firman
Allah:
“Dan
dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang
berakal, supaya kamu bertakwa”.(QS. Al Baqarah, 2:179)
Qishash
diberlakukan agar peristiwa pembunuhan tidak terjadi, sehingga kelangsungan
hidup akan terjamin dan terlindungi.
2.
Pembunuhan tidak sengaja;
Pembunuhan
tidak sengaja adalah pembunuhan yang tidak dimaksudkan untuk membunuh, karena
salah sasaran, atau ketidaktahuan pelaku sehingga secara tidak sengaja
menghilangkan nyawa orang lain.
Pelaku
pembunuhan ini tidak dikenakan qishash,
melainkan diwajibkan membayar diyat dengan cara memerdekakan hamba sahaya dan
memberi 100 (seratus) ekor unta kepada keluarga atau ahli waris korban,
sebagaimana firman Allah:
“Dan
barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklan ia memerdekakan
seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang iserahkan kepada
keluarganya (si terbunuh itu)”(QS. An-Nisa:92)
Diyat yang
dimaksud dalam ayat di atas dijelaskan dalam sabda Rasul:
“Sesungguhnya
diyatnya pembunuhan jiwa adalah 100 ekor unta”.(HR. Abu Daud, Nasai dan Ibn
Huzaimah)
3.
Pembunuhan seperti sengaja.
Pembunuhan
seperti sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan tidak sengaja dan tidak
menggunakan alat dan cara yang dapat membunuh, dan yang secara kebiasaan tidak
dimaksudkan hendak membunuh. Misalnya seseorang memukul dengan lidi dan yang
dipukul ternyata mati. Pelaku pembunuhan ini tidak dihukum qishash, tetapi harus membayar diyat.
2.
Keadilan dalam melaksanakan had.
Tindak
pidana yang dapat dikenai had adalah:
- Zina, homoseksual, lesbianisme, dan bestiality.
Berzina
termasuk dosa besar dan harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum (had). Ada 2 (dua) macam kategora
berzina, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang pernah menikah dan oleh
orang yang belum menikah.
Pelaku
zina yang pernah menikah apabila terbukti dikenai hukuman setinggi-tingginya
rajam. Sedangakan bagi pelaku zina yang belum pernah menikah hukumannya dipukul
(jilid) 100 (seratus) kali pukulan
dan diasingkan selama 1 (satu) tahun.
Firman
Allah:
“Perempuan
yang berzina dan laik-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari
keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepda keduanya mencegah
kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kmu beriman kepada Allah, dan hari
akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan sekumpulan dari
orang-orang yang beriman”(QS. An-Nur, 24:2)
Hukuman
berat bagi pelaku perzinahan dan pelaksanaanya disaksikan orang banyak,
mengandung arti hukuman itu merupakan upaya melindungi masyarakat, memberi
pelajaran kepada masyarakat agar membenci perbuatan itu serta membuat orang
menjadi takut bernuat kejahatan serupa. Dengan demikian hukuman ini bersifat
preventif dan berfungsi memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
Hukum Islam lebih berpihak pada ketenteraman orang banyak daripada memberi
perlindungan kepada para pelaku kejahatan.
Homoseksual
adalah melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis yaitu laki-laki dengan
laiki-laki. Apablia yang melakukannya perempuan dengan sesama perempuan disebut
lesbianisme. Hukuman bagi pelaku homoseksual dan lesbianisme dikategorikan sama
denga melakukan zina, karena itu jika dapat dibuktikan di pengadilan dapat
diancama hukuman seperti halnya pelaku zina.
Sabda
Nabi:
“Kalau
laki-laki bersenggama dengan laki-laki, keduanya adalah pezina”
Demikian
pula melakukan hubungan seksual dengan binatang (bestiality) termasuk perbuatan
zina dan dikenai hukuman sebagaimana orang berzina.
Islam
sangat tegas dalam menghukum para pelaku perzinahan, karena dampaknya besar
sekali terhadap tatanan kehidupan masyarakat, bahkan menjadi sumber penyakit
yang dapat menghancurkan peradaban, seperti penyakit AIDS yang mampu membunuh
jutaan orang pada waktu yang relatif singkat.
- Menuduh zina (qadzaf)
Menuduh
berzina kepada orang lain apabila tuduhannya itu tidak bisa dibuktikan, maka
penuduh dapat dikenai hukuman 80 (delapan puluh) kali pukulan.
Firman
Allah:
“Dan
orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka
tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu)
delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian meeka buat
selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik”.(QS. An-Nur, 24;2)
- Mabuk.
Khamr adalah
minuman yang diharamkan, orang yang meminumnya berdosa. Minum khamr disamping
berdosa yang hukumannya ditentukan di akhirat, juga dalam masyarakat muslim
dipandang kejahatan yang patut dihukum. Hukuman yang diberikan adalah hukuman
jilid 40 sampai 80 kali.
Hukuman
berat bagi para peminum khamr dan
pemabuk dimaksudkan untuk membuat jera dan tidak mengulanginya. Permabukan
dapat merusak sistem syaraf sehingga pelakunya dapat lepas dari kontrol
kesadarannya, sehingga dengan mudah dan ringan mereka dapat melakukan kejahatan
lainnya seperti pencurian, pembunuhan, perzinahan, pemerkosaan, dan lain-lain.
Selain
menghukum berat para peminum khamr dan pemabuk, Islam juga mengharamkan pula
penjualan minuman-minuman yang memabukkan.
- Mencuri.
Pencurian
adalah mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya secara sembunyi
untuk dimilikinya. Hukuman bagi pelaku pencurian apabila dapat dibuktikan di
pengadilan adalah potong tangan, sebagaimana firman Allah:
“Laki-laki
yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya ……”.(QS. Al-
Maidah:38)
Islam
menjamin hak kepemilikan dan hukumnya wajib memberikan perlindungan serta
keamanan. Oleh sebab itu hukuman berat bagi pencurian merupakan upaya
pemeliharaan dan perlindungan terhadap hak kepemilikan barang oleh individu
maupun masyarakat.
PERADILAN
DALAM ISLAM
Penerapan
hukum atas tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas dilakukan melalu proses
peradilan yang menyidangkan perkara-perkara. Dalam sejarah Islam, orang yang
pertama memegang peradilan (hakim) adalah Rasulullah sendiri, selanjutnya
sesuai dengan kebutuhan umat Islam yang berkembang terus menerus.
Hakim
dipandang sebagai sebagai mujtahid, Islam memberikan nilai-nilai dasar yang
harus dipegang oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Seorang hakim
dengan kekuasaannya dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang, oleh sebab itu
hakim dituntut bertindak adil dalam memutuskan perkara.
Sabda
Nabi:
“Aku
telah mendengar Rasulullah bersabda : Janganlah sekali-sekali seorang hakim
mengadili urusan antara dua orang, sedang dia dalam keadaan marah”.(HR. Jamaah)
Suatu
perkara dapat digelar apabila ada dakwaan yang memenuhi ketentuan. Dakwaan
adalah sesuatu yang menghubungkan kepada diri sendiri atas sesuatu yang ada
pada orang lain atau dalam tanggungan orang lain. Dakwaan diakui apabila
dikuatkan dengan ikrar (pengakuan), kesaksian, sumpah, atau dengan dokumen yang
sah.
Ikrar
adalah pengakuan terhadap apa yang didakwakan dan ini merupakan dalil yang
paling kuat untuk menetapkan dakwaan.
Sedangkan
kesaksian adalah pemberitahuan seseorang tentang sesuatu yang dia ketahui.
Kesaksian dapat berupa pengetahuan melalui penglihatan atau pendengaran.
Kesaksian hukumnya menjadi fardu ain apabila seseorang dipanggil untuk itu dan
dikhawatirkan kebenaran akan hilang.
Firman
Allah:
“Janganlah
kamu sembunyikan persaksian, dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka dia
adalah orang yang berdosa hatinya”.(QS. Al Baqarah, 2:283)
Kesaksian
itu harus oleh 2 (dua) orang laki-laki, kecuali untuk kesaksian pada pidana
zina atau tuduhan zina, saksinya harus 4 (empat) orang laki-laki, sebagaimana
firman Allah:
“Dan
terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, maka datangkanlah empat
orang di antara kamu untuk menjadi saksi”.(QS. An-Nisa, 4:15)
Dan
firman-Nya:
“Dan
orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina, dan mereka
tidak mendatangkan empat orang saksi……..”.(QS. An-Nur, 24:4)
Sumpah
dalam hukum Islam dapat dijadikan bahan penetapan dakwaan yang berkaitan dengan
harta benda (perdata). Sedangkan untuk pidana, sumpah tidak diterima sebagai
alat pembuktian.
Dalam
menetapkan hukum pidana, peradilan Islam sangat hati-hati. Kesalahan dalam
penetapan hukum dapat berakibat kerugian (untuk hukuman diyat) dan kecacatan
(untuk hukuman potong tangan) dan bahkan kematian seseorang (untuk hukuman
rajam atau qishash).
Pelaksanaan
hukuman dilakukan dengan segera setelah pengadilan menetapkan hukuman bagi para
pelaku. Ketentuan pelaksanaan hukuman dilaksanakan secara terbuka dan
disaksikan orang banyak setelah selesai sholat Jumat. Hal ini dimaksudkan untuk
menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat tentang hukumana bagi para pelaku
kejahatan. Dengan demikian, tidak ada lagi orang yang mencoba meniru atau
mengulangi perbuatan jahat.
Hukuman
yang berat tidak dimaksudkan sebagai balas dendam kepada para pelaku kejahatan,
melainkan untuk menjaga agar kehidupan masyarakat aman dan tenteram. Oleh sebab
itu, setiap pelaksanaan hukuman diumumkan kepada masyarakat agar peristiwa itu
berkesan pada setiap orang dan berdampak pada pendidikan masyarakatnya. Setiap
orang yang akan melakukan kejahatan akan berpikir kembali karena takut akan
hukuman yang berat itu. Hukuman mati (qishash)
bukanlah hukuman yang tanpa perikemanusiaan, justru merupakan hukuman yang
melindungi hak-hak asasi manusia, karena para pelaku kejahatan telah menginjak-injak
nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi dan mulia.
REFERENSI
- Afriatien, Toto Suryana, 1997,
Pendidikan Agama Islam, Tiga Mutiara.
- Syamhudi, Ustadz Kholid, www.ekonomosyariat.com.
- Subul as-Salam al-Mushilah ila
Bulugh al-Maram, 7:231, tahqiq Muhammad Shubhi Hasan Halaf, Muhammad
bin Isma’il ash-Shan’ani, cetakan kedelapan, tahun 1428 H, Dar Ibnu
al-Jauzi, KSA.
- Asy-Syarhu al-Mumti’ ‘ala Zad
al-Mustaqni’: 14/5, Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin, cetakan pertama,
tahun 1428 H, Dar Ibnu al-Jauzi, KSA.
- Tashil al-Ilmam bi Fiqhi
al-Ahadits min Bulugh al-Maram: 5/117, Shalih bin Fauzan al-Fauzan,
cetakan pertama, tahun 1427 H, tanpa penerbit.
- Al-Mulakhash al-Fiqh: 2/461,
Shalih bin Fauzan al-Fauzan, cetakan pertama, tahun 1423 H, Ri`asah Idarah
al-Buhuts al-‘Ilmiyah wa al-Ifta`, KSA.
- Buku-buku Syekh Muhammad
Nashirudin al-Albani, dan lain-lain.
Assalamu Alaikum Wr.Wb
BalasHapussya Nur.aminah klas c.93 ingin bertanya?
seperti yang sering kita lihat masalah yang terjadi di negara kita yaitu melakukan tuduhan yang tidak benar kepada orang yang tdak bersalah atau memfitnah orang tersebut dan melaporkannya kpda org yang berwajib atau pihak polisi dan pihak polisi tersebut siap menyelidikinya N menghukum orang tak bersalah itu..
bagaimana pendapat bapak tentang hal ini, apakah ini termasuk tindak pidana yang berjalan dengan baik, tindakan apa yang harus dilakukan pihak yang berwajib itu.??
Ass .. Menurut saya tidak semudah itu polisi percaya terhadap tuduhan2 yg diberikan kepada seseorang ,, pasti dia akan menyelidiki terlebih dahulu, apabila memang terbukti maka pihak kepolisian akan menindak lanjuti perkara tersebut.. mana mungkin pihak kepolisian akan memberi hukuman kpd orang2 yg tdk terbukti bersalah,, apalgi hanya fitnah yg tdk memiliki bukti nyata.
HapusElisa Putri
C.94/1447141031
makasih atas jawabannya?? mmank btul yang anda katakan tapi, bagaimana jika seorang polisi itu mendapat bukti yang tidak benar.. gimana klo orang yang melapor itu telah merencanakan semua hal itu sebelum polisi menyelidiki.. kita tahu, sekarang ini polisi banyak yang mata duitan. sekali disogok sja maumi nalakukan itu hal tersebut,
HapusNur Aminah
assalamu alaikum wr.wb pak
BalasHapusnama: Yumi Karmilani
kelas: c.93
Begini, dalam materi tindak pidana pembunuhan adalah salah satu contohnya, dan dalam pembunuhan yang terdapat dalam tindak pidana itu adalah pembunuhan tidak di sengaja dan pembunuhan seperti sengaja.Dalam penjelasan kedua macam pembunuhan tersebut Pelaku pembunuhan tidak dikenakan qishash, melainkan diwajibkan membayar diyat dengan cara memerdekakan hamba sahaya dan memberi 100 (seratus) ekor unta kepada keluarga atau ahli waris korban, terus bagaimana jika pelaku pembunuhan tersebut tdk mampu atau dalam kata lain pelakunya itu orang miskin,bagaimana mereka membayar diyat tersebut?apakah tidak ada cara lain untuk membayar kesalahannya? kan kita tau kalau mereka melakukan pembunuhan tersebut tanpa adanya faktor kesengajaan? Bagaimanakah menurut bapak?
Assalamualaikum wr.wb
BalasHapusNama : Tuti Ayu Erfiyana B
Kelas : C94
NIM : 1447142029
Dalam sejarah Islam, orang yang pertama memegang peradilan (hakim) adalah Rasulullah sendiri .Yang saya ingin tanyakan Pelanggaran seperti apa apa yg pertamakali yang di tindaki atau ditangani oleh rasulullah dan hukuman apa yang di berikan kepada pelaku tersebut serta apakah keputusan akhir rasul terhadap masalah tersebut?mohon penjelasannya.terima kasih
Waalaikumsalam wr.wb
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu
BalasHapusPerkenalkan nama saya MARDIANA kelas C.91 , yang ingin saya tanyakan mengenai materi di atas yaitu:
1. Apa yang dimaksud dengan “Hakim dipandang sebagai sebagai mujtahi”?
2. Bagaimana pandangan Bapak atau saudari-saudari yang ingin menanggapi pertanyaan saya mengenai “Sumpah Pocong”, karena seperti kita ketahui bahwa sekarang banyak orang yang melakukan Sumpah Pocong sebagai bentuk pembelaan diri ketika orang tersebut tidak mau membawa permasalahannya ke pengadilan? Bagaimana dalam pandangan Islam? Apakah diperbolehkan atau tidak?
Terimah Kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
HapusNama Saya : HENDRAYANA/C.94/1447142028
(Menanggapi :) )
->Hakim dipandang sebagai Mujtahid, karena ia yang menjatuhkan hukuman kepada seseorang, oleh sebab itu hakim dituntut bertindak adil dalam memutuskan perkara. (mampuh mencurahkan segala kemampuannya/sungguh-sungguh). serta memiliki syarat2 tertentu :
- Menguasai dan mengetahui arti ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an, baik menurut bahasa maupun syariah.
- Menguasai dan mengetahui hadis-hadis tentang hukum, baik menurut bahasa maupun syariat.
- Mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan
-> Menurut Saya SUMPAH POCONG itu diperboleh kan saja, asalkan orang yang bersumpah itu dapat mempertanggung jawabkan sumpahnya.
Di tuntunan syariat Islam 'Sumpah Pocong' sebutannya adalah : MUBAHALAH (mengutuk) atau kadang disebut LI'AN. Apa itu mubahalah / li'an yaitu : memohon kutukan kepada Allah SWT untuk dijatuhkan kepada orang yang salah/dusta, sebagai bukti kebenaran salah satu pihak.
Secara singkat, sumpah dengan sistem pocong (sumpah pocong) dapat dimasukkan secara deduksi dalam sistem “Taqlidul Yamin” yang dibenarkan oleh fiqih islam.
Terima kasih
وَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
Assalamu’alaikum Wr.wb
BalasHapusNama : Megawati jalaluddin akbar
Kelas : C.92
Nim : 1447142008
Apakah KUHP (kitab undang-undang hukum pidana ) yang telah di terapkan di Indonesia sesuai dengan syariat, hukum agama islam? Karena setahu saya hukum di indonesia belum adil contoh kasus apabila seseorang yang telah melakukan tindak pidana di kalangan ekonomi kebawah yang tidak mampu membayar seorang pengacara/lawyer secara tidak langsung di jatuh vonis yang berat sedangkan para koruptor diluar sana seenaknya saja menghirup udara, yang telah mencuri uang negara yang milyar bahkan bertrilyun-trilyun hanya di jatuhkan vonis ringan bahkan dikasih keringanan dalam hukumannya, bagaimana pendapat anda tentang masalah tersebut?
Hukuman yang diberikan kepada para peminum khamr dan pemabuk adalah hukuman jilid 40 sampai 80 kali. yang ingin saya tanyakan seperti apa maksud yang dikatakan hukuman jilid 40 sampai 80 kali pak?
BalasHapuskemudian pertanyaan kedua saya sehubungan dengan pertanyaan saudari Megawati yaitu mengenai kasus korupsi yang saat ini marak terjadi di Indonesia. Bagaimana Islam sesungguhnya memandang korupsi itu lalu bagaimana pula hukum Islam memberikan hukuman atas tindak pidana korupsi?
Terima kasih.
ANDI MARDIYANI / 1447141026 / C.93
assalamu alaikum wr. wb
BalasHapusNama : Mayasari
Kelas : C.91
NIM : 1447140009
saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari andi mardiyani, yang dimaksud hukuman jilid disini adalah hukuman dera atau memberikan hukuman cambuk kepada pemabuk sebanyak 40 sampai 80 kali agar mereka jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.
Hukum perbuatan korupsi adalah haram. Haram karena bertentangan dengan prinsip maqashidusy syari’ah. Keharaman perbuatan korupsi dapat ditinjau dari berbagai segi yang antara lain :
1. Perbuatan korupsi merupakan tindakan curang serta penipun yang akan merugikan keuangan negara dan kepentingan publik. Tindakan ini dikecam oleh Allah dan diancam dengan hukuman yang setimpal di akhirat (QS. Ali Imran : 161)
2. Perbuatan korupsi yang merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain adalah satu bentuk penghianatan terhadap amanah kepemimpinan yang diberikan kepadanya. Berkhianat bahkan termasuk salah satu karakter orang munafiq
3. perbuatan korupsi termasuk tindakan dzalim karena memperkaya diri atau orang lain dari harta kekayaan negara yang merupakan jerih payah masyarakat dan termasuk orang miskin yang membayar pajak. Perbuatan dzalim ini mendapatkan adzab yang pedih (QS. Az-Zukhruf : 60)
4. termasuk kategori korupsi adalah kolusi dengan memberikan fasilitas negara kepada orang yang tidak berhak karena adanya kesepakatn-kesepakatan tertentu, seperti menerima suap dari pihak yang diuntungkannya. Nabi memperingatkan terhadap prilaku ini: “Allah melaknat orang-orang yang menyuap dan yang menerima suap.” Dalam riwayat lain disebut juga “dan perantaranya”. (HR. Ahmad). Juga dalam sabdanya yang lain : ”Barangsiapa yang telah aku pekerjakan dalam satu jabatan, lalu kuberi gajinya, maka sesuatu yang dipungutnya tanpa sah di luar gajinya adalah korupsi.” (HR. Abu Dawud)
Dalam hukum Islam dikenal tiga tindakan pelanggaran, yaitu tindak pidana hudud, tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana takzir yang hukumannya diserahkan kepada hakim sesuai dengan tingkat pidananya. Tindak pidana korupsi lebih dikelompokkan tindak pidana takzir walau menurut sifatnya lebih mirip dengan tindak pidana hudud seperti mencuri.
Jika termasuk tindak pidana hudud maka pelaku korupsi akan kena hukuman potong tangan. Dan bila termasuk tindak pidana takzir maka hukumannya adalah sebagaimana tergambar dalam keterangan berikut ini :
1. hukuman peringatan, ancaman, teguran, celaan, dampratan, deraan, atau pukulan (QS. An-Nisa : 34)
2. hukuman penjara, baik untuk sementara atau permanen
3. hukuman penyaliban sebagaimana yang diberlakukan kepada pelaku tindak keonaran dan pembangkangan (hirabah)
4. hukuman mati seperti yang diberlakukan kepada provokator, mata-mata, penyebar fitnah, kejahatan penyimpangan seksual dan perbuatan makar
5. hukuman pengasingan atau pembuangan
6. hukuman publikasi Daftar Orang-orang Tercela (DOT) seperti yang diberlakukan kepada pelaku kejahatan kesaksian palsu, kejahatan bisnis dan sebagainya
7. hukuman pencopotan dari jabatan
8. hukuman penyitaan harta dan sanksi berupa denda finansial.